WARTA PARLEMEN - TENAGA HONORER SEHARUSNYA MENJADI ASN

(2:3)

WARTA PARLEMEN - PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL HARUS SEGERA DIJALANKAN

(2:)

WARTA PARLEMEN - HET MINYAK GORENG SAWIT DISETUJUI

(2:1econd)

WARTA PARLEMEN - DPR DESAK JOKOWI KELUARKAN PERPRES SOAL BRIN

(2:1econd)

WARTA PARLEMEN - DPR RI - BONGKAR MUAT DI PELABUHAN PAOMAKO HARUS DISELIDIKI

(2:)

WARTA PARLEMEN - DPR RI - SOSIALISASI SIDANG PARIPURNA DPR RI KE MASYARAKAT

(2:)

WARTA PARLEMEN - DPR RI - SERIKAT PEKERJA MENYOAL PERMENDAG NOMOR 7 TAHUN 2018

(2:)

WARTA PARLEMEN - DPR RI - DPR DORONG PEMERINTAH MAJUKAN PENDIDIKAN VOKASI

(2:)

WARTA PARLEMEN - DPR RI - PERGANTIAN PIMPINAN KOMISI V DPR RI

(2:)

WARTA PARLEMEN - DPR RI - PERLUNYA MENINGKATKAN PERAN PEREMPUAN DI PARLEMEN

(2:)

WARTA PARLEMEN - DPR RI - KOMISI IV DPR RI SIDAK SAMPAH IMPOR DI TJ. PRIOK

(2:1econd)

WARTA PARLEMEN - TINGKATKAN PENYERAPAN ANGGARAN KEMENHUB TAHUN 2021

(2:1econd)

LIVE STREAMING - Komisi IX DPR Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan

(1:11:15)

Demokrat Antisipasi Rencana Deportasi Massal Imigran Ilegal di Amerika

(16:24)

Apa Saja Tugas 11 Komisi di DPR?

(4:9)

Mengenal Anggota DPR RI Termuda, Hillary Brigitta Lasut

(7:21)

WARTA PARLEMEN - DPR RI - DPR RI PERJUANGKAN NASIB TENAGA HONORER

(2:)

WARTA PARLEMEN - KOMISI I DPR DORONG SOLUSI TERBAIK TERKAIT PENYELESAIAN KONFLIK PAPUA

(2:1econd)

DPR RI - WARTA PARLEMEN FORMAT TVRI #336

(8:1econd)

WARTA PARLEMEN - 75 TAHUN DPR : MENUJU PARLEMEN MODERN

(2:)

WARTA PARLEMEN - DPR RI - TENAGA HONORER DIANGKAT JADI PNS ATAU PPPK

(2:)

WARTA PARLEMEN - PERLUNYA REVISI UU PEMBENTUKAN SULAWESI

(2:3)

WARTA PARLEMEN - BANGGAR DPR: SISTEM LAYANAN DIGITAL UNTUK KEJAR TARGET PNBP

(2:)

WARTA PARLEMEN - DPR RI - HARAPAN DAN VISI ANGGOTA DPR RI TERPILIH PERIODE 2019-2024

(2:)

WARTA PARLEMEN - SETELAH PPKM DARURAT, DIHARAPKAN PEREKONOMIAN TUMBUH

(2:1econd)

WARTA PARLEMEN - PEMBERDAYAAN DESA HARUS JADI FOKUS

(2:1econd)

WARTA PARLEMEN - ASPIRASI FORGASN KEMENPUPR AKAN DIPERJUANGKAN

(2:1econd)

WARTA PARLEMEN - DPR RI - RUU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI UNTUK KEDAULATAN NEGARA

(2:)

WARTA PARLEMEN - SEKTOR PERTANIAN HARUS TETAP TERJAGA

(2:1econd)