WARTA PARLEMEN - TENAGA HONORER SEHARUSNYA MENJADI ASN

(2:3)

WARTA PARLEMEN - PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL HARUS SEGERA DIJALANKAN

(2:)

WARTA PARLEMEN - HET MINYAK GORENG SAWIT DISETUJUI

(2:1econd)

WARTA PARLEMEN - DPR RI - PERGANTIAN PIMPINAN KOMISI V DPR RI

(2:)

WARTA PARLEMEN - DPR DESAK JOKOWI KELUARKAN PERPRES SOAL BRIN

(2:1econd)

WARTA PARLEMEN - DPR RI - BONGKAR MUAT DI PELABUHAN PAOMAKO HARUS DISELIDIKI

(2:)

WARTA PARLEMEN - PEMBERDAYAAN DESA HARUS JADI FOKUS

(2:1econd)

WARTA PARLEMEN - DPR RI - SOSIALISASI SIDANG PARIPURNA DPR RI KE MASYARAKAT

(2:)

WARTA PARLEMEN - DPR RI - SERIKAT PEKERJA MENYOAL PERMENDAG NOMOR 7 TAHUN 2018

(2:)

WARTA PARLEMEN - DPR RI - DPR DORONG PEMERINTAH MAJUKAN PENDIDIKAN VOKASI

(2:)

WARTA PARLEMEN - KOMISI XI MEMINTA OJK UNTUK MEMBENAHI PERUSAHAAN ASURANSI

(2:1econd)

WARTA PARLEMEN - UU CIPTA KERJA AKOMODIR PERDAGANGAN INTERNASIONAL

(2:)

LIVE STREAMING - Komisi I DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pertahanan

(1:31:48)

PDIP Kritik Kebijakan PPN 12%, Herman Khaeron Demokrat: Itu Politis Saja | SERIAL HARGA NAIK

(1:38)

Demokrat Antisipasi Rencana Deportasi Massal Imigran Ilegal di Amerika

(16:24)

LIVE STREAMING - Komisi IX DPR Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan

(1:11:15)

WARTA PARLEMEN - UU OTSUS PAPUA UNTUK SEJAHTERAKAN RAKYAT PAPUA

(2:)

WARTA PARLEMEN - DPR RI - KOMISI IV DPR RI SIDAK SAMPAH IMPOR DI TJ. PRIOK

(2:1econd)

LIVE: Anugerah Cerpen Kompas

(1:9:3)

WARTA PARLEMEN - KOMISI V DPR RI DORONG PROYEKSI PENERBANGAN BANDARA KERTAJATI

(2:1econd)

WARTA PARLEMEN - KELAYAKAN LAHAN GAMBUT UNTUK FOOD ESTATE DIPERHATIKAN

(2:1econd)

Partai Saling Lempar 'Bola Panas' Soal PPN 12%

(1:33)

WARTA PARLEMEN - DPR RI - KOMISI IX: PHK HARUS SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

(2:1econd)

WARTA PARLEMEN - PENGANGGURAN PERLU MENDAPAT BLT

(2:)

WARTA PARLEMEN - MERGER GO-TO PERLU DIAWASI

(2:1econd)

WARTA PARLEMEN - LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU HARUS DIPERKUAT

(2:4)

WARTA PARLEMEN - DPR IMBAU BENTUK TIM KHUSUS USUT TUNTAS DATA ASN FIKTIF

(2:)

WARTA PARLEMEN - PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI HARUS DITINDAK

(2:1econd)

WARTA PARLEMEN - PEMERINTAH PERLU SOSIALISASIKAN VAKSIN ANAK SECARA MASIF

(2:1econd)