UU P3H Tidak Mampu Jerat Korporasi, Ini Penjelasan Menteri LHK

(10:13)

Sidang Perkara No. 95/PUU-XII/2014 (PUU P3H)

(1:9)

-MK Tolak Seluruh Permohonan Uji UU P3H

(24)

-Ahli: Penetapan Kawasan Hutan dalam UU P3H Rugikan Masyarakat Adat

(2:)

keterangan ahli UU P3H melalui video conference (zoom)

(2:51)

95/PUU-XII/2014 (PUU P3H) - Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi Presiden (IX)

(1:10)

-Pengusaha Hutan dan Kelapa Sawit Cabut Uji UU PPLH dan Kehutanan

(2:6)

-Pemerintah: Pemanfaatan Barang Bukti Kayu, Potensi Modus Baru Pembalakan Liar

(1:29)

-MK Kabulkan Penarikan Uji UU PPLH dan Kehutanan

(1:34)

-Ahli: Pemerintah Berwenang Atur dan Urus Hutan

(2:)

Raden Bung Hatta Cabut Permohonan Uji Materi UUPA dan UU Kehutanan

(1:12)

Tebang Pohon di Kebun Sendiri, Tiga Petani di Soppeng Kembali Dijerat UU P3H

(48)

Kemenangan Petani Soppeng Melawan UU P3H, Jangan Lagi Ada Korban Kriminalisasi !

(13:54)

-Pemohon Uji UU Pemilu Hapus Dua Pasal Pengujian

(1:10)

-Pegiat Sosial Gugat Ketentuan Pemusnahan Barang Bukti Kayu Hasil Pembalakan Liar

(1:51)

Pak Trisno Korban Kriminalisasi UU Kehutanan

(1:41)

-Pemerintah: UU Perkebunan Lindungi Pelaku Usaha Perkebunan dan Masyarakat Adat

(1:57)

SUBJEK HUKUM PERUSAKAN HUTAN

(15:55)

-LSM Perbaiki Permohonan Uji UU Perjanjian Internasional

(1:52)

-Pemerintah : Sanksi Pidana Bagi Perusak Hutan Bukan Bentuk Kriminalisasi

(1:33)