Perludem Tegaskan Putusan MK soal Pencalonan Kepala Daerah Tidak Bisa Dianulir #shorts

(49)

Perludem Tegaskan MK Tak Pernah Ubah Sistem Pemilu

(1:33)

Batas Usia Calon Kepala Daerah, Perludem Tegaskan KPU Seharusnya Ikuti UU Pilkada Bukan Putusan MA

(2:)

Perludem Tegaskan MK Tak Pernah Ubah Sistem Pemilu

(1:41)

Dampak Putusan MK Terhadap Sistem Politik dan Representasi di Indonesia? #shorts #putusanmk#perludem

(57)

Maju-Mundur Revisi Undang-Undang Pemilu

(2:22:41)

[FULL] Bincang Pakar, Polemik Usul Presiden Prabowo Kepala Daerah Dipilih DPRD, Apakah Tepat?

(46:18)

[FULL] Dari Amnesti Hingga Revisi UU Pilkada | One on One tvOne

(40:10)

Ubah Sistem Pemilu, MK Gegabah?

(20:24)

Zulhas Ancam Demo MK Bila Sistem Pemilu Diubah Tertutup

(5:42)

Revisi UU Pilkada Batal Disahkan, Perludem: KPU Masih Bisa Diganggu - [Metro Hari Ini]

(10:7)

Menakar Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024

(2:26:13)

Perludem: Kalau Ada Pelanggaran Saat Debat, KPU Tak Boleh Diam

(2:12)

Wasekjen Partai Demokrat Nilai Pernyataan Jokowi Mengenai Penundaan Pemilu Kurang Tegas

(16:38)

Perludem: TSM Harus Diukur dari Perolehan Suara #panggungdemokrasi

(5:57)

Perludem: KPU Tidak Bisa Diintervensi Pihak Manapun

(44)

Perludem : Ini Bukan Hanya Soal Mengubah Disain Surat Suara #shorts

(57)

Soal Badan Peradilan Pilkada, MK Kabulkan Permohonan Perludem Seluruhnya

(1:22)

Komisi II Tegaskan Netralitas Penyelenggara Pemilu

(2:)

Perludem Sebut Wajar Tahapan Panjang dan Anggaran Besar pada Pemilu 2024

(2:8)

-MK Tegaskan Kembali Aturan Perolehan Suara Capres Terpilih

(2:)

-Perludem Gugat Konstitusionalitas Desain Pemilu Serentak

(1:58)

Perludem: Pilkada Serentak 2018 Pemilih Indonesia Semakin Berkualitas

(23:54)

Perludem: MK Tidak Berwenang Tentukan Sistem Pemilu

(1:23)

Perludem Dukung Pengawasan Pemilu oleh Pihak Asing

(1:15)

Perludem: Putusan MK Jadi Momentum Untuk Evaluasi Peraturan Pemilu

(2:22)

Perludem: Kalau Mau Jadi Caleg DPD, OSO Harus Mundur Dari Ketum Hanura

(9:5)

Perludem: KPU Harus Miliki Komunikasi Publik yang Terbuka, Terukur dan Konsisten

(40:48)

Bincang Perludem: Pemilu/Pilkada Borongan 2024, KPU dan Bawaslu Kab/Kota Dibubarkan?

(34:4)