-Ahli: UU Administrasi Pemerintahan Ciptakan Budaya Hukum Baru

(1:9)

-Ahli: UU Administrasi Pemerintahan Batasi Kewenangan Pemerintah

(1:19)

-Ahli: UU Pengampunan Pajak Untungkan Perekonomian Nasional

(2:1econd)

Ahli: UU Minerba Kriminalisasi Pembela HAM

(1:59)

-Ahli: UU Kedokteran Adalah Legal Policy Pemerintah

(1:58)

-Ahli: UU Akses Informasi Keuangan Berikan Keadilan

(1:50)

-Ahli: UU Kedokteran Adalah Legal Policy Pemerintah

(1:56)

-Ahli: UU Minerba Cacat Formil

(1:54)

-Ahli: UU Pengampunan Pajak Melegalisasi Kejahatan

(2:4)

-Ahli: UU Pemda Mereduksi Kewenangan Pemda Kelola Daerah

(1:59)

-Ahli: UU Pengelolaan Haji Hindari Kelambanan Pengaturan Dana Jamaah

(1:47)

Ahli Pemohon: UU Pengadaan Tanah Memonopoli Pembangunan

(1:38)

-Ahli: UU Ketenagalistrikan Mengandung Misi Liberalisasi

(1:36)

-Ahli: UU Penodaan Agama Selaras dengan Cita-cita Hukum

(1:31)

[video]Ahli Pemohon: UU Perkoperasian Menomorduakan Filosofi Koperasi

(1:9)

-Ahli: Larangan dalam UU Ormas Bertentangan dengan Hukum Pidana

(1:30)

[video] Ahli Pemohon: UU Perlindungan Petani Mempersempit Lahan Pertanian

(1:1econd)

-Ahli: Pembentukan UU Pemilu Langgar Peraturan Perundang-undangan

(2:20)

-Tiga Ahli Dihadirkan Pemohon Uji UU Pilkada

(1:53)

-Ahli: UU Larangan Praktik Monopoli untuk Ciptakan Iklim Usaha Kondusif

(1:28)